Politik sering kali dipahami secara sederhana sebagai urusan perebutan kekuasaan. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang mendapatkan jabatan, siapa yang menang dalam pemilihan, dan siapa yang akhirnya memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan. Padahal, jika politik hanya dipandang sebagai persoalan siapa yang duduk di kursi kekuasaan, kita sedang menyempitkan makna politik itu sendiri.

Politik pada dasarnya hadir dalam hampir setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Ketika pemerintah menentukan anggaran pendidikan, ketika harga kebutuhan pokok menjadi perhatian, ketika sebuah aturan dibuat dan diberlakukan kepada masyarakat, di sana terdapat keputusan politik. Karena itu, politik tidak seharusnya hanya menjadi pembicaraan menjelang pemilu atau ketika terjadi pergantian kekuasaan.

Persoalannya, masyarakat sering kali ditempatkan sebagai penonton. Politik dibicarakan oleh para elite, sementara masyarakat hanya diminta memilih ketika waktunya tiba. Setelah itu, hubungan antara rakyat dan kekuasaan seolah berhenti sampai pemilihan berikutnya. Padahal, memilih hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Mengawasi kebijakan, menyampaikan kritik, berdiskusi, menyampaikan aspirasi, bahkan mempertanyakan keputusan pemerintah juga merupakan bagian dari kehidupan politik.

Di sinilah pentingnya masyarakat yang tidak mudah menyerahkan pikirannya kepada siapa pun.

Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar. Setiap orang memiliki pengalaman, kepentingan, pengetahuan, dan pertimbangan yang berbeda. Yang menjadi masalah bukanlah perbedaan pilihan, melainkan ketika perbedaan tersebut membuat seseorang berhenti berpikir secara kritis. Seorang tokoh dipuji tanpa pernah diperiksa rekam jejaknya. Sebuah kebijakan diterima hanya karena dibuat oleh pihak yang disukai. Sebaliknya, kebijakan yang sebenarnya memiliki manfaat ditolak hanya karena datang dari pihak yang tidak disukai.

Politik akhirnya berubah menjadi persoalan membela siapa, bukan lagi membicarakan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Padahal, demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu memberikan dukungan sekaligus kritik. Kekuasaan tidak membutuhkan masyarakat yang selalu setuju. Kekuasaan justru membutuhkan masyarakat yang mau mengingatkan ketika kebijakan mulai menjauh dari kepentingan publik.

Kritik juga tidak seharusnya selalu dianggap sebagai bentuk permusuhan. Dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Begitu pula dengan pemerintah atau pemegang kekuasaan; menerima kritik bukan berarti kehilangan wibawa. Justru keterbukaan terhadap kritik menunjukkan bahwa kekuasaan memahami dirinya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.