Saya menulis ini dengan duka yang membeku di tulang. Bukan duka yang menangis keras, tetapi duka yang mengendap seperti lumpur hitam di dasar jiwa jenis duka yang muncul ketika kita menyadari bahwa negara ini telah membiarkan seorang anak berusia 10 tahun memilih mati karena tidak sanggup membayar harga hidup yang bahkan kurang dari sepuluh ribu rupiah. Kamis, 29 Januari 2026, pukul 12.30 WITA. Di sebuah kebun cengkih di Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Kornelis Dopo seorang warga yang hendak mengikat ternaknya menemukan tubuh kecil YBR tergantung di pohon cengkih setinggi 15 meter. Tali melilit di ketinggian lima meter. Tubuh anak kelas IV SD itu sudah dingin. Napasnya sudah pergi. Hanya tiga meter dari pondok bambu berukuran 2×3 meter tempat ia tinggal bersama neneknya yang berusia 85 tahun Di tangan jasad kecil itu, polisi menemukan secarik kertas sobek dari buku tulis. Sebuah surat perpisahan. Ditulis dengan tulisan tangan anak yang masih ragu-ragu, dalam bahasa Ngada bahasa ibu yang menjadi pelindung terakhir sebelum ia melepaskan diri dari dunia yang terlalu kejam untuk tubuhnya yang rapuh.
“Kertas Tii Mama Reti” (Surat untuk mama Reti).
“Mama Galo Zee” (Mama pelit sekali).
“Mama molo Ja’o Galo mata Mae Rita ee Mama” (Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis).
“Mama jao Galo Mata Mae woe Rita ne’e gae ngao ee”(Mama kalau saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya ee).
“Molo Mama” (Selamat tinggal mama).
Di ujung surat itu, ada gambar seorang anak sedang menangis.
Sepuluh Ribu Rupiah: Harga Hidup Seorang Anak
YBR meminta uang kurang dari Rp10.000 untuk membeli buku tulis dan pulpen. Ibunya, Maria Goreti Te’a (47), menjawab mereka tidak punya uang.Bukan karena sang ibu pelit. Bukan karena ia tidak mencintai anaknya. Tetapi karena untuk keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem seperti mereka, sepuluh ribu rupiah adalah jurang yang tak terjangkau. Maria Goreti Te’a adalah seorang janda yang bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan. Ia harus menghidupi lima anak sendirian sejak berpisah dari suami sepuluh tahun lalu.YBR, anak bungsunya, sejak usia satu tahun tujuh bulan sudah tidak tinggal bersamanya lagi dititipkan kepada sang nenek yang kini berusia 80-85 tahun di sebuah pondok bambu di kebun Pondok itu bukan rumah. Bangunan seluruhnya terbuat dari bambu, termasuk atapnya. Di dalam ruang sempit berukuran sekitar 2×3 meter itu, terdapat tungku api untuk memasak yang berdampingan langsung dengan tempat tidur Di sana, nenek dan cucu tinggal berdesakan. Di sana mereka tidur, memasak, dan bernapas dalam asap yang mengepul dari tungku. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, yang mendatangi pondok itu mengatakan kondisinya sangat memprihatinkan tidak layak untuk ditinggali
Untuk makan, YBR dan neneknya mengandalkan hasil kebun seadanya: pisang dan ubi menjadi menu paling sering. Sepulang sekolah, YBR kerap membantu neneknya menjual sayur, ubi, dan kayu bakar. Seorang anak berusia 10 tahun, yang seharusnya bermain, yang seharusnya belajar tanpa beban, harus bekerja demi sesuap nasi. Malam sebelum ia mati, YBR menginap di rumah ibunya. Ia meminta uang untuk membeli buku tulis dan pulpen. Permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat suli. Pagi harinya, ia mengeluh pusing. Ia tidak mau ke sekolah. Tetapi sang ibu, dengan harapan agar anaknya tidak tertinggal pelajaran, tetap mengantarnya naik ojek ke sekolah. YBR tidak pernah sampai di kelas itu. Pukul 08.00 WITA, warga melihatnya duduk di depan pondok neneknya, terlihat murung. Mereka bertanya mengapa ia tidak ke sekolah. YBR tidak menjawab, Empat setengah jam kemudian, tubuhnya ditemukan tergantung.
Pendidikan “Gratis” Seharga 1,2 Juta Rupiah
Inilah ironi yang menghancurkan: YBR bersekolah di Sekolah Dasar Negeri sekolah yang katanya gratis, yang dijamin konstitusi, yang digaungkan di setiap pidato pejabat sebagai bukti komitmen negara terhadap pendidikan anak. Namun kenyataannya? YBR dan siswa lainnya dipungut uang sekolah sebesar Rp1.220.000 per tahun. Orang tua YBR sudah membayar Rp500.000 untuk semester pertama. Tersisa Rp720.000 yang harus dilunasi secara cicil untuk semester kedua. Setiap hari, setelah pulang sekolah, siswa dikumpulkan. Mereka diberitahu untuk menyampaikan kepada orang tua masing-masing tentang cicilan pembayaran yang harus dilunasi. Ini dilakukan setiap hari
Bayangkan: seorang anak yang pulang sekolah dengan perut lapar, yang harus membantu nenek menjual ubi dan kayu bakar, yang tidur di pondok bambu dengan tungku api sebagai tetangga tidurnya, harus mendengar setiap hari bahwa keluarganya masih punya utang kepada sekolah. Bayangkan beban psikologis yang ia tanggung setiap kali ia harus menyampaikan “tagihan” itu kepada ibu yang sudah berdarah-darah menghidupi lima anak sendirian. Ini bukan pendidikan. Ini penyiksaan sistemik.
Yang lebih tragis: YBR sebenarnya berhak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Dana itu bahkan sudah masuk ke rekeningnya. Tetapi tidak bisa dicairkan karena masalah administrasi kependudukan ibunya yang ber-KTP Nagekeo, meski sudah 11 tahun tinggal di Ngada, diminta membuat surat keterangan domisili. Selama tiga hari sebelum ia gantung diri, YBR beberapa kali menanyakan pencairan dana PIP itu kepada ibunya. Ibunya menjawab yang sama: dana itu belum bisa dicairkan karena harus mengurus surat keterangan domisili terlebih dahulu. Sebuah surat. Selembar kertas dengan stempel. Itulah yang berdiri antara YBR dan bantuannya. Itulah yang membuat seorang anak berusia 10 tahun memutuskan bahwa mati lebih mudah daripada menunggu birokrasi bergerak.
Birokrasi yang Membunuh dengan Kelalaian Terencana
Keluarga YBR, meski sudah 11 tahun tinggal di Desa Naruwolo, tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena masalah administrasi kependudukan. Mereka tidak pernah menerima bantuan sosial apapun Tidak ada bantuan rumah layak huni meski mereka tinggal di pondok bambu yang tak pantas disebut rumah. Tidak ada bantuan pendidikan yang tepat waktu. Tidak ada jaring pengaman sosial. Negara tidak hadir. Birokrasi pendidikan sibuk dengan laporan. Dinas sosial sibuk dengan data. Pemerintah daerah sibuk dengan administrasi. Sementara YBR, seorang anak kelas IV SD yang cerdas, yang rajin, yang suka menolong teman-temannya, yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya adalah penderitaan itu sendiri tergantung di pohon cengkih. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama tahun 2025, terdapat 26 kasus anak yang mengakhiri hidup. Di tahun 2026, dalam satu bulan pertama saja, sudah ada tiga kasus Tiga anak. Tiga nyawa yang seharusnya masih bermain, masih belajar, masih memiliki masa depan. Ini bukan anomali. Ini bukan kasus individual. Ini adalah gejala sistemik dari birokrasi pendidikan yang telah berubah menjadi mesin pembunuh. Mesin yang menggiling anak-anak miskin dengan efisien, tanpa keributan, tanpa darah yang terlihat di jalanan hanya angka statistik yang naik, dan sesekali, jasad yang tergantung.
Pertanyaan yang Tak Terjawab, Pertanggungjawaban yang Tak Pernah Datang
Siapa yang bertanggung jawab atas kematian YBR?
Sekolah yang memungut uang dari anak-anak yang tidak mampu membeli buku seharga sepuluh ribu rupiah? Dinas pendidikan yang menutup mata terhadap pungutan ilegal? Pemerintah daerah yang membiarkan keluarga miskin ekstrem tidak tercatat dalam sistem bantuan selama 11 tahun? Kementerian Pendidikan yang masih sibuk dengan “koordinasi lintas sektor” sementara anak-anak sudah mati? Atau kita semua yang tahu ini terjadi, yang membaca berita ini dengan tangan di dada, kemudian melanjutkan hidup tanpa berbuat apa-apa?., Dosen Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, RD Leonardus Mali, mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem sering membunuh imajinasi anak tentang kebahagiaan dan kegembiraan hidup di usia dini. Anak-anak dari keluarga sangat miskin tidak mengetahui tujuan hidup mereka. YBR kehilangan tujuan hidupnya pada usia 10 tahun. Bukan karena ia lemah. Bukan karena ia tidak tangguh. Tetapi karena sistem yang seharusnya melindunginya justru menjadi sumber penderitaannya yang paling dalam. Tidak akan ada yang dihukum. Tidak akan ada yang dipecat. Mungkin akan ada sedikit kehebohan di media. Mungkin akan ada janji-janji perbaikan dari pejabat yang berdiri di podium dengan dasi rapi dan sepatu mengkilap. Lalu semuanya akan dilupakan. Sampai anak berikutnya tergantung. Sampai ada surat berikutnya yang ditemukan dengan tulisan tangan gemetar. Sampai ada ibu berikutnya yang harus menguburkan anaknya karena tidak mampu membeli buku dan pulpen.
Seragam Putih yang Ternoda Darah Tak Terlihat
Seragam putih seharusnya melambangkan kesucian, harapan, awal yang baru. Namun di negara ini, seragam putih telah menjadi simbol penindasan ekonomi terhadap anak-anak miskin. Kita telah mengubah sekolah tempat yang seharusnya memberi harapan menjadi medan eksekusi bagi mereka yang tidak sanggup membayar. Kita mengajarkan anak-anak bukan bagaimana membaca dan menulis dengan baik. Kita mengajarkan mereka bahwa kemiskinan adalah dosa yang harus ditebus dengan penghinaan setiap hari. Kita mengajarkan mereka bahwa hidup tidak adil, dan tidak akan pernah adil. Kita mengajarkan mereka bahwa negara ini tidak peduli apakah mereka hidup atau mati selama angka partisipasi pendidikan tetap tinggi di atas kertas, selama laporan tetap bagus, selama pejabat masih bisa berpidato tentang “pendidikan gratis berkualitas.”
YBR adalah anak yang cerdas. Menurut keterangan warga dan sekolah, ia dikenal sebagai anak yang baik secara akademik, suka menolong, tidak punya masalah dengan teman-temannya Ia anak yang penurut, yang jarang mengeluh. Permintaannya sederhana: buku tulis dan pulpen. Sepuluh ribu rupiah. Itu saja yang ia minta. Itu saja yang ia butuhkan untuk tetap bersekolah dengan layak. Tetapi bahkan sepuluh ribu rupiah itu terlalu mahal bagi keluarga yang harus memilih antara makan atau menulis, antara hidup atau sekolah. Dan ketika pilihan itu menjadi terlalu berat, ketika beban itu menjadi terlalu menyakitkan, YBR memilih jalan keluarnya sendiri. Ia menulis surat perpisahan dengan tangan yang sama yang seharusnya sedang menulis pelajaran matematika, yang seharusnya sedang menggambar cita-cita, yang seharusnya masih punya waktu puluhan tahun untuk menulis kisah hidupnya sendiri.
Penutup: Duka yang Membeku
Saya tidak akan menulis bahwa sistem ini harus dirombak. Saya tidak akan menulis seruan untuk perubahan radikal. Karena seruan seperti itu sudah terlalu sering terdengar, dan tidak pernah menghasilkan apa-apa selain angin. Yang saya tulis adalah ini: YBR mati pada usia 10 tahun karena negara ini gagal melindunginya. Ia mati karena birokrasi pendidikan lebih mementingkan laporan daripada nyawa. Ia mati karena kita semua dari pejabat di istana sampai kita yang membaca berita ini sambil minum kopi memilih untuk tidak melakukan apa-apa yang berarti.
“Mama Galo Zee. (Mama pelit sekali.)
Kata-kata itu akan terus menghantuiku. Karena kata-kata itu bukan hanya ditujukan kepada seorang ibu yang berjuang mati-matian menghidupi lima anak sendirian. Kata-kata itu ditujukan kepada kita semua. Kepada negara ini. Kepada sistem pendidikan ini. Kepada birokrasi yang pelit memberikan bantuan, yang pelit memberikan perhatian, yang pelit memberikan keadilan kepada anak-anak yang tidak punya suara, tidak punya kekuatan, tidak punya siapa-siapa.
“Molo Mama.” (Selamat tinggal.)
Bukan hanya untuk Maria Goreti Te’a yang kehilangan anak bungsunya. Selamat tinggal untuk sistem yang sudah mati sejak lama tetapi masih kita paksakan berjalan di atas tulang-belulang anak-anak miskin. Selamat tinggal untuk retorika “pendidikan gratis” yang ternyata dibayar dengan nyawa. Selamat tinggal untuk harapan bahwa negara ini akan peduli sebelum terlambat. Di suatu tempat di Ngada, ada kuburan kecil. Di sana terbaring seorang anak yang seharusnya masih hidup. Yang seharusnya masih bersekolah. Yang seharusnya masih punya masa depan. Di kuburan itu, tertanam juga seluruh kepalsuan sistem pendidikan kita. Tertanam juga janji-janji kosong tentang pendidikan gratis. Tertanam juga harapan bahwa negara ini akan peduli kepada anak-anaknya yang paling rentan.
Sebuah pertanyaan terakhir, yang saya tinggalkan untuk kita semua: Berapa banyak lagi anak yang harus mati berapa banyak lagi surat perpisahan yang harus ditulis dengan tangan gemetar sebelum kita berhenti berpura-pura bahwa pendidikan di negara ini baik-baik saja? Berapa banyak lagi YBR yang harus tergantung di pohon cengkih sebelum kita mengakui bahwa kita semua ikut bertanggung jawab atas kematian mereka?
Saya menulis ini dengan duka yang membeku. Dan duka itu akan terus membeku, sampai anak terakhir berhenti mati karena tidak mampu membeli buku seharga sepuluh ribu rupiah.
Catatan: Jika Anda atau orang terdekat menunjukkan gejala depresi atau kecenderungan bunuh diri, segera hubungi layanan kesehatan mental atau Halo Kemenkes 1500-567 (24 jam). Bunuh diri bukan solusi.
