Lampung Utara — Negara selalu hadir dengan bahasa yang indah ketika berbicara tentang pendidikan. Akses diperluas, bantuan disalurkan, dan kesempatan diklaim merata. Salah satu wujudnya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan berbagai bantuan pendidikan lainnya yang digadang-gadang menjadi jembatan bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Namun, di balik niat baik itu, realitas di lapangan kerap berkata sebaliknya: bantuan tidak selalu tepat sasaran, bahkan kadang disalahgunakan.
KIP Kuliah sejatinya dirancang sebagai instrumen keadilan sosial. Negara ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk mengenyam pendidikan tinggi. Biaya kuliah ditanggung, bantuan biaya hidup disalurkan, dan harapannya sederhana: tidak ada anak bangsa yang putus kuliah karena miskin. Namun, idealisme kebijakan sering kali runtuh ketika berhadapan dengan lemahnya verifikasi, minimnya pengawasan, dan budaya permisif dalam pelaksanaannya.
Di banyak tempat, muncul fakta yang sulit dibantah. Ada penerima KIP Kuliah yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tersingkir oleh sistem administrasi. Ada mahasiswa dari keluarga berkecukupan yang lolos sebagai penerima, sementara anak buruh, petani, dan pekerja informal harus gigit jari karena dianggap “tidak memenuhi kriteria” di atas kertas. Data tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan hidup.
Lebih ironis lagi, di beberapa kasus, bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh mahasiswa justru tidak sampai secara utuh. Pemotongan dana, pengelolaan yang tidak transparan, hingga penggunaan bantuan yang tidak sesuai peruntukan menjadi cerita yang berulang. Bantuan pendidikan yang seharusnya meringankan beban justru menambah luka dan rasa ketidakadilan.
Masalah ini menunjukkan satu hal penting: persoalan bantuan pendidikan bukan hanya soal anggaran, tetapi soal integritas dan keberpihakan. Ketika sistem verifikasi longgar, pengawasan lemah, dan evaluasi sekadar formalitas, maka bantuan mudah diselewengkan baik secara sadar maupun karena pembiaran. Yang dirugikan selalu sama: pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin yang benar-benar bergantung pada bantuan tersebut.
Di sisi lain, penerima bantuan juga tidak selalu dibekali kesadaran kritis. Tidak sedikit bantuan pendidikan yang digunakan tidak sesuai tujuan awal. Bantuan biaya hidup yang seharusnya menopang kebutuhan akademik justru habis untuk gaya hidup konsumtif. Ini bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi juga kegagalan sistem dalam membangun kesadaran bahwa bantuan pendidikan adalah amanah, bukan hadiah bebas nilai.
Persoalan ini semakin kompleks ketika dibingkai dalam budaya sungkan dan takut bersuara. Banyak pelajar dan mahasiswa yang mengetahui ketidaktepatan sasaran, tetapi memilih diam. Ada ketakutan dicap iri, tidak tahu diri, atau bahkan khawatir berdampak pada keberlangsungan studi mereka. Akhirnya, ketidakadilan terus berlangsung tanpa koreksi berarti.
Dalam konteks ini, organisasi pelajar memiliki peran yang tidak bisa dihindari. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sebagai gerakan pelajar, tidak boleh hanya menjadi penonton dari kebijakan yang bermasalah. IPM harus hadir sebagai suara kritis yang berpihak pada pelajar kecil, pelajar pinggiran, dan mereka yang sering kalah oleh sistem. Keberpihakan ini bukan sikap melawan negara, melainkan upaya menjaga agar kebijakan negara tidak kehilangan ruh keadilannya.
KIP Kuliah dan bantuan pendidikan lainnya tidak boleh berhenti sebagai program administratif. Ia harus menjadi instrumen pembebasan. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi serius, transparansi data, pengawasan yang tegas, serta keberanian membuka ruang aduan tanpa rasa takut. Lebih dari itu, perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pendidikan adalah hak bagi yang berhak dan amanah bagi yang menerima.
Pendidikan tidak akan pernah adil jika kebijakan hanya rapi di atas kertas, tetapi timpang di lapangan. Negara boleh bangga dengan angka penerima bantuan, tetapi pelajar berhak bertanya: apakah bantuan itu benar-benar sampai kepada yang membutuhkan? Pertanyaan ini tidak boleh dianggap ancaman, melainkan pengingat.
IPM memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kenyamanan palsu. Karena masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi oleh seberapa jujur dan adil kebijakan itu dijalankan. Dan ketika bantuan pendidikan salah sasaran, yang hancur bukan hanya sistem, tetapi juga harapan generasi yang seharusnya ditolong.
